hanya di informasi sejarah oleh supri hanya di informasi sejarah oleh suprihanya di informasi sejarah oleh supri hanya di informasi sejarah oleh supri deklarasi bangkok ~ informasi sejarah

Pages

Kamis, 21 April 2011

deklarasi bangkok

Para menteri dan pejabat pemerintah dari kementerian lingkungan dan kementerian kesehatan se Asia Tenggara dan Asia Timur menyepakati Deklarasi Bangkok tentang Lingkungan dan Kesehatan. Dalam Deklarasi tersebut disepakati untuk memperkuat kerjasama dalam menangani permasalahan kesehatan dan lingkungan di kawasan Asia Tenggara dan Asia Timur.
Pertemuan Pertama, Forum Menteri Lingkungan dan Kesehatan Regional Asia Tenggara dan Asia Timur, Ministerial Regional Forum on Environment and Health in Southeast and East Asian Countries telah berlangsung dari tanggal 8 – 9 Agustus 2007 di Bangkok, Thailand. Pertemuan antara pejabat tinggi pemerintah dari kementerian lingkungan dan kementerian kesehatan se Asia Tenggara dan Asia Timur diselenggarakan tanggal 8 Agustus 2007 dengan tujuan untuk mengkaji kegiatan/program lingkungan dan kesehatan secara nasional dan rencana kerja regional. Sedangkan pertemuan tingkat menteri dilaksanakan tanggal 9 Agustus 2007 dibuka oleh Putri Chulabhorn Mahidol yang juga menjabat sebagai Presiden Chulabhorn Research Institute (CRI). Pada pembukaan forum tersebut, Putri Chulabhorn Mahidol menyampaikan ulasan ilmiah tentang “Emerging Environmental Health Concerns– Strengthening Science in Policies”.
Pertemuan menteri yang mengesahkan Deklarasi Bangkok ini bertujuan untuk meningkatkan kerjasama antara menteri lingkungan dan kesehatan dalam menangani permasalahan lingkungan dan kesehatan yang akan dituangkan ke dalam bentuk National Environment and Health Action Plan (NEHAP). Lebih jauh, Deklarasi Bangkok ini akan menjadi wadah mekanisme pertukaran pengetahuan dan pengalaman, meningkatkan kerangka kerja kebijakan dan peraturan baik pada tingkat nasional maupun regional, serta mengembangkan pelaksanaan strategi dan peraturan di bidang lingkungan dan kesehatan secara terintegrasi.
Dalam Deklarasi Bangkok dimasukkan Regional Charter yang mengidentifikasi enam prioritas penanganan permasalahan lingkungan dan kesehatan, yaitu: (a) air quality; (b) water supply, hygiene and sanitation; (c) solid and hazardous waste; (d) toxic chemicals and hazardous substances; (e) climate changes, ozone depletion and ecosystem change; (f) contingency planning, preparadness and response to environmental health emergencies telah dibentuk Regional Thematic Working Group. Indonesia ditunjuk sebagai Ketua untuk Thematic Working Group on Climate Change, Ozone Depletion and Ecosystem Change.
Pertemuan menteri ini diselenggarakan oleh UNEP Regional Asia Pasifik, WHO Regional Pacific Barat dan Asia Tenggara bersama-sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup Thailand dan Kementerian Kesehatan Thailand serta Chulabhorn Research Institute. Pertemuan dihadiri oleh sekitar 180 peserta yang berasal dari tingkat menteri dan pejabat pemerintah delegasi dari 14 negara di Asia Tenggara dan Asia Timur, yaitu Brunei Darussalam, Cambodia, China, Indonesia, Jepang, Laos, Malaysia, Mongolia, Myanmar, Philippina, Korea Selatan, Singapura, Thailand dan Vietnam. Di samping itu dalam pertemuan ini juga dihadiri oleh organisasi internasional (ADB, UNDP, UN-ESCAP, Word Bank), peneliti, instansi terkait di Thailand dan pemangku kepentingan terkait lain.
Delegasi Indonesia dipimpin oleh SAM Ekonomi dan Pengentasan Kemiskinan KLH dengan anggota dari Kementerian Negara Lingkungan Hidup (Asdep 2/III, Asdep 2/IV, Asdep 3/IV, staf Deputi III dan Deputi IV MENLH), Departemen Kesehatan (Dirjen Pengendalian Penyakit dan Kesehatan Lingkungan, SAM Perlindungan Faktor Resiko Kesehatan dan Direktur Kesehatan Lingkungan) dan Departemen Pekerjaan Umum (Direktur Pengembangan Sanitasi Lingkungan, Penasihat pada Dirjen Cipta Karya).

Kami, Para Menteri dan Para Pejabat Tinggi Kementerian dari 10 negara Asia Tenggara, bertemu dalam Forum Kementerian tanggal 26 Mei di Bangkok, Thailand, untuk mendiskusikan isu “peningkatan akses terhadap, dan kualitas dari, pendidikan melalui lingkungan belajar yang ramah anak”.
Kami, Para Menteri dan Para Pejabat Tinggi Kementerian dari 10 negara Asia Tenggara, bertemu dalam Forum Kementerian tanggal 26 Mei di Bangkok, Thailand, untuk mendiskusikan isu “peningkatan akses terhadap, dan kualitas dari, pendidikan melalui lingkungan belajar yang ramah anak”.
Kami mengakui hal-hal berikut:
  • Bahwa proyek SEAMEO yang sedang berjalan tentang “Kualitas dan Kesetaraan dalam Pendidikan” menyoroti kekhawatiran kita untuk memenuhi hak semua anak untuk mendapatkan pandidikan dasar yang berkualitas baik;
  • Bahwa definisi yang komprehensif dari kualitas dan kesetaraan dalam pendidikan termasuk
  •  
    1. pendidikan inklusif;
    2. pendidikan yang responsive terhadap jender; dan
    3. lingkungan belajar yang protektif dan sehat;

Foto oleh IDP Norway
  • Bahwa banyak negara di wilayah regional kita mengembangkan dan melaksanakan inovasi-inovasi pendidikan dan reformasi yang sistematis;
  • Bahwa banyak dari inovasi-inovasi ini berdasarkan pada kearang “sekolah ramah anak” dan “lingkungan belajar yang ramah anak”.
  • Bahwa kementrian-kementrian pendidikan bekerja sama lebih aktif pada tingkat bilateral dan multilateral, termasuk dengan agensi-agensi pembangunan serta organisasi non pemerintah dan organisasi masyarakat, untuk meningkatkan akses terhadap dan kualitas pendidikan melalui lingkungan-lingkungan belajar yang ramah anak.
Oleh karena itu, kami setuju terhadap hal-hal berikut ini:
  • Untuk menegaskan kembali terhadap visi bersama tentang kualitas dan kesetaraan pendidikan di Negara-negara Anggota SEAMEO, seperti yang dinyatakan dalam Deklarasi SEAMEO tentang Kualitas dan Kesetaraan dalam Pendidikan di Asia Tenggara yang ditandatangani Menteri-menteri Pendidikan SEAMEO pada Konferensi Dewan SEAMEO ke-37 di Chiang Mai, Thailand, bulan Maret 2002;
  • Untuk mempromosikan di dalam kementerian-kementerian pendidikan kita, suatu definisi yang komprehensif dari kualitas pendidikan yang menjamin pengajaran dan belajar yang efektif, tapi juga termasuk
  •  
    1. pendidikan inklusif;
    2. pendidikan yang responsive terhadap jender; dan
    3. lingkungan belajar yang protektif dan sehat;
  • Untuk mempromosikan di dalam kementerian-kementerian pendidikan kita, suatu program sistematis dari pembangunan kapasitas dalam manajemen berbasis sekolah dan pendidikan berbasis masyarakat yang mempromosikan kemitraan sekolah-masyarakat dan pemberdayaan stakeholder-stakeholder pendidikan.
  • Untuk Berkolaborasi lebih aktif dan membangun kemitraan dan jejaring di dalam SEAMEO, serta mengeksplorasi kemungkinan kolaborasi dengan negara-negara lain, dengan kementerian-kementerian terkait dalam pemerintahan kita dan dengan agensi-agensi dampingan pembangunan dan organisasi non pemerintah yang terkait, dalam upaya-upaya untuk mencapai kualitas pendidikan dari perspektif menyeluruh;
  • Untuk meninjau setiap tahunnya upaya-upaya ini pada Pertemuan Pejabat Tinggi SEAMEO dan mengeksplorasi aktifitas-aktifitas selanjutnya yang dapat dilaksanakan untuk meningkatkan akses terhadap dan kualitas pendidikan melalui lingkungan belajar yang ramah anak.
    Deklarasi Bangkok ditandatangani
    oleh utusan lima negara
    berikut:

    Adam Malik
    (Indonesia)

    Tun Abdul Razak
    (Malaysia)

    S. Rajaratnam
    (Singapura)

    Nercisko Ramos
    (filipina)

    Thanat Khoman
    (Thailand)

0 komentar:

Poskan Komentar

Recent Posts

Twitter Delicious Facebook Digg Stumbleupon Favorites More